Pemerintah Provinsi Papua Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan lindung dan konservasi yang menempati sekitar 65 persen dari luas hutan di provinsi itu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyatakan kondisi kemarau panjang menurunkan kadar air di lahan sehingga bahan yang mudah terbakar tersebar hampir merata.
Yan menyampaikan hal tersebut di Nabire pada Senin 24 Agustus 2026.
Menurut data yang dikemukakan, Papua Tengah memiliki wilayah seluas sekitar 61.073 kilometer persegi dengan kawasan hutan mencapai sekitar 3,9 juta hektare yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain.
Dari total itu, sekitar 2,3 juta hektare diklasifikasikan sebagai kawasan hutan lindung.
BMKG telah merilis titik panas yang dipetakan melalui satelit, dan analisis menunjukkan sebagian titik tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan konservasi.
Untuk memastikan status titik panas, pemerintah meminta pemerintahan kabupaten turun langsung ke lokasi guna mengecek apakah titik tersebut merupakan kebakaran aktif atau sekadar suhu permukaan yang tinggi.
Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat lokal disebut sebagai langkah penting karena ketersediaan bahan mudah terbakar, keberadaan oksigen, dan sumber pemicu api masih ada selama musim kering.
Wilayah yang mengindikasikan keberadaan gambut, termasuk bagian timur Nabire, menjadi perhatian khusus karena potensi menyimpan material yang mudah terbakar lebih besar.
DLHKP juga mewaspadai tantangan penanganan kebakaran di area yang sulit dijangkau seperti hutan pegunungan, mengingat angin kencang dapat mempercepat penyebaran api.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pembentukan posko atau perwakilan di tingkat kabupaten untuk mempercepat verifikasi laporan titik panas dan pengiriman respon ke lokasi yang benar-benar terbakar.
Proses penanganan karhutla diatur secara berjenjang; pemerintah kabupaten diminta melakukan inventarisasi kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing sebelum pemerintah provinsi menentukan langkah lanjutan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan terbakar di Kabupaten Nabire mencapai 396,13 hektare dalam periode 18 Juli hingga 23 Agustus 2026.
Karhutla tersebut tersebar di tujuh distrik, yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur.
BNPB menduga cuaca panas, angin kencang, serta adanya semak dan ilalang yang mengering menjadi pemicu utama kebakaran tersebut.
Dengan musim kering yang masih berlanjut, pemerintah daerah diminta meningkatkan patroli, verifikasi titik panas, dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat agar risiko kebakaran, khususnya di kawasan terpencil, dapat diminimalkan.







