Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul, angkat suara menanggapi meningkatnya kekerasan bersenjata di Papua yang menimbulkan korban jiwa warga sipil.
Ia menegaskan bahwa penanganan wilayah Papua termasuk dalam tanggung jawab resmi Wakil Presiden (Wapres) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bambang menyitir landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua sebagai dasar kewenangan tersebut.
Menurutnya, undang-undang itu memberi mandat kepada Wapres untuk mengoordinasikan berbagai langkah strategis di Papua.
Ruang lingkup koordinasi yang dimaksud mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, serta penanganan isu kemanusiaan dan eskalasi konflik di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Bambang di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7).
Ketika diminta menafsirkan apakah hal itu berarti Wapres harus lebih agresif turun tangan, Bambang mengembalikan penafsiran kepada redaksi undang-undang dan menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada pihak Wapres.
Bambang merupakan politisi dari PDI-Perjuangan.
Situasi keamanan di Papua kembali mendapat perhatian publik setelah serangkaian insiden kekerasan bersenjata yang menyasar warga sipil.
Dua peristiwa fatal yang terjadi pada awal Juli menjadi sorotan, keduanya terjadi pada 2 Juli 2026.
Pada tanggal tersebut, seorang pilot maskapai AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat tewas akibat ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pada hari yang sama, seorang ibu hamil dilaporkan meninggal dunia setelah terkena peluru nyasar dalam kontak tembak antara TPNPB-OPM dan aparat TNI.







