Pameran Foto peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli menjadi momen untuk mengingat pentingnya supremasi hukum atas kekuasaan.
Pesan itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, pada acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Pantas menilai salah satu akar peristiwa tersebut adalah sikap arogan yang menempatkan kepentingan politik di atas ketentuan hukum.
Menurutnya, saat itu kekuasaan bertindak seolah lebih tinggi daripada hukum sehingga negara hukum kehilangan kemampuan menahan perilaku otoritatif.
Selain berposisi sebagai politikus, Pantas juga aktif sebagai advokat yang mendampingi korban Kudatuli.
Ia bercerita bahwa setelah bentrokan di kawasan Gambir sebelum peristiwa utama, timnya mencari sejumlah aktivis yang dilaporkan hilang.
Dari pelacakan itu terungkap ada lima orang yang sempat tidak diketahui keberadaannya.
Setelah dilaporkan sebagai orang hilang, kelima orang tersebut ditemukan berada dalam tahanan aparat dan dalam kondisi yang memprihatinkan, kata Pantas.
Pasca-peristiwa, kata Pantas, dibentuk pula Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang dihimpun dari para advokat dan tokoh hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada korban.
TPDI juga dimaksudkan untuk mengawal perjuangan demokrasi melalui mekanisme konstitusional, bukan semata aksi di jalanan.
Pantas menegaskan bahwa upaya hukum merupakan bagian penting dari perjuangan menegakkan keadilan dan menjaga tata pemerintahan yang berlandaskan hukum.
Ia berharap pelajaran dari Kudatuli menjadi pengingat agar praktik-praktik otoriter tidak kembali menguasai penyelenggaraan negara.
“Kekuasaan wajib dikendalikan oleh konstitusi, undang-undang, dan hukum; jangan biarkan pemerintahan berjalan di atas hukum,” tegas Pantas mengenai warisan yang harus dilanjutkan kepada generasi berikutnya.







