Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI mengajukan pembentukan Dana Khusus Kepulauan sebagai upaya afirmasi fiskal untuk percepatan pembangunan wilayah kepulauan.
Usulan tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Pansus dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Mercy Chriesty Barends, Ketua Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan skema pendanaan saat ini belum memadai untuk menanggulangi tantangan geografis kepulauan.
Menurut Mercy, kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan berbeda karena melibatkan wilayah laut luas dan pulau-pulau yang tersebar.
Dia menilai mekanisme transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum memberikan pengakuan khusus terhadap kondisi tersebut.
Atas dasar itu, Pansus mengusulkan agar Dana Khusus Kepulauan (DKK) ditempatkan terpisah dari DAU dan DAK.
DKK diharapkan bukan sekadar peningkatan angka anggaran, melainkan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan karakteristik objektif kawasan kepulauan.
Dalam pembahasan muncul beberapa alternatif desain skema DKK yang sedang dikaji oleh Pansus.
Salah satu opsi adalah menjadikan DKK sebagai tambahan di atas DAU dan DAK sehingga daerah kepulauan memperoleh transfer umum ditambah afirmasi khusus.
Opsi lain adalah membentuk DKK dengan penugasan tertentu yang anggarannya difokuskan pada sektor-sektor prioritas kepulauan.
Bidang yang dimaksud antara lain infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan kemaritiman, dan peningkatan ekonomi kelautan.
Pansus menegaskan tiap opsi memiliki implikasi kebijakan yang perlu dihitung secara cermat sebelum penetapan besaran anggaran.
Untuk tujuan itu, Pansus meminta Kementerian Keuangan melakukan simulasi kebutuhan pendanaan daerah kepulauan.
Simulasi diminta mencakup jumlah daerah, karakter geografis, kebutuhan infrastruktur, jumlah penduduk, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Pansus mencatat cakupan pembahasan mencakup sekitar 89 kabupaten/kota kepulauan dan 10 provinsi kepulauan.
Jumlah penduduk wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 28,5 juta jiwa.
Mercy menekankan angka kebutuhan harus dirumuskan secara rasional dan didukung perhitungan objektif agar kebijakan fiskal tetap menjaga prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan negara.
Pansus juga menekankan DKK harus dipahami dalam kerangka keadilan fiskal untuk mengatasi biaya pelayanan publik yang tinggi akibat kondisi geografis dan keterpisahan antarpulau.
Dengan kebijakan yang disesuaikan, diharapkan pembangunan konektivitas, fasilitas publik, dan potensi ekonomi kelautan dapat berkembang lebih merata.
Di sisi lain, Pansus berharap formulasi yang dihasilkan tidak hanya menambah anggaran, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi dan pengurangan kesenjangan antara wilayah kepulauan dan daratan.
Pembahasan RUU Daerah Kepulauan diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu merespons problem nyata di lapangan dan memastikan pulau-pulau terluar serta masyarakat pesisir mendapatkan akses pembangunan yang setara.







