Panitia Khusus Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta menggelar Diskusi Publik yang juga berfungsi sebagai Forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan titik simpul warga pendampingan Kampung Kota se-DKI Jakarta sebagai audiens, menurut Ketua Pansus Dwi Rio Sambodo.
Menurut Dwi Rio, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan DPRD terhadap kebijakan reforma agraria di ibu kota.
Ia menekankan bahwa upaya redistribusi lahan harus melampaui sekadar penerbitan sertifikat dan mencakup jaminan akses pemanfaatan lahan yang produktif bagi rakyat kecil serta petani urban.
Pansus juga berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Komisi II DPR RI, serta para pakar agraria.
Target konkret yang diupayakan adalah menyamakan persepsi terkait langkah penyelesaian masalah agraria, khususnya percepatan penanganan konflik melalui penetapan objek reforma agraria di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Selain itu, Pansus menegaskan pentingnya memastikan program PTSL berjalan secara transparan dan tepat sasaran, kata Rio yang juga disebut sebagai mantan Ketua GMNI Jakarta.
Dalam kesempatan itu dibentuk Forum Perjuangan Warga untuk Tanah Rakyat di setiap perwakilan wilayah yang hadir.
Forum tersebut difungsikan sebagai wadah koordinasi tindak lanjut pasca-acara dan ruang pemantauan laporan lapangan secara real-time.
Pendirian forum diharapkan mempercepat respons Pansus terhadap kendala di tingkat warga dan mendorong rekomendasi dialog publik menjadi produk kebijakan DPRD yang berpihak pada kepentingan tanah rakyat.
Diskusi ini dipandu oleh Koordinator Front Perjuangan Tanah Rakyat (FPTR), Gilbert Pasaribu, sebagai moderator.
Beberapa narasumber yang tampil antara lain Anggota Komisi II DPR RI H. Muhammad Giri Ramanda NK, Pakar Reforma Agraria Perkotaan Iwan Nurdin, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh, serta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari.







