Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus menginventarisasi berbagai persoalan di Papua, khususnya isu hak asasi manusia dan pembangunan wilayah.
Ketua Pansus Papua ditunjuk Yorrys Raweyai, yang juga menjabat Wakil Ketua DPD RI.
Masa kerja Pansus ditetapkan selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan.
Pansus direncanakan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan warga.
Kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September dan akan mencakup wilayah Maybrat, Sorong Selatan, dan Timika.
Temuan dari kunjungan tersebut akan dihimpun menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Yorrys menegaskan bahwa Pansus tidak memiliki wewenang eksekutif untuk menyelesaikan persoalan, melainkan berperan memberi rekomendasi serta mengawal tindak lanjutnya.
Pansus akan melibatkan Komnas HAM dalam setiap kegiatan kunjungan agar pemantauan dan pengawalan isu hak asasi manusia dilakukan secara bersama-sama.
Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 September 2026, Yorrys menyatakan Pansus akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berdialog selama kunjungan.
Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan yang berlangsung di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan warga, salah satunya memicu pengungsian internal dan hilangnya akses terhadap layanan dasar.
Anggota Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Papua sejak 2022 karena situasi di daerah tersebut belum pulih dari konflik dan kekerasan antaraparat dan kelompok sipil bersenjata.
Selain persoalan HAM, Pansus juga akan meninjau pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di sejumlah wilayah Papua sebagai bagian dari evaluasi pembangunan.
DPD RI bersama Komnas HAM akan mengawal hasil-hasil kunjungan tersebut untuk disusun sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.







