SINABANG, Jenggala – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRK Simeulue, Raswiadi, menegaskan, pihaknya menjalankan tugas secara profesional dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Mohammad Nasrun Mikaris beberapa waktu lalu.
Dikatakan, seluruh proses pembahasan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Pansus, tak hanya melihat sisi administratif, tapi juga menelusuri berbagai persoalan substansial. Tujuannya, untuk memastikan sinkronisasi antara laporan LKPJ dengan kondisi riil.
“Kami bekerja secara profesional sesuai amanat konstitusi. Setiap temuan dan catatan yang disampaikan merupakan kajian objektif, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar Raswiadi, saat dikonfirmasi, Rabu (15/4) malam di Kantor DPRK setempat.
Dalam proses tersebut, ungkap Raswiadi, ditemukan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius. Di antaranya, terkait ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, hingga sejumlah kegiatan yang tercantum dalam DPA namun tak didukung dengan ketersediaan anggaran.
“Sala satu contoh, ada kegiatan yang dimuat dalam DPA, tapi anggarannya tidak tersedia,” katanya lagi.
Ia juga menambahkan, rekomendasi yang nanti disampaikan Pansus merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan, bukan semata-mata kritik tanpa solusi.
“Pansus hadir sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik,” pungkas Raswiadi. (wol/ind/d1)
Jenggala







