Pada 1/7/2026, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria (RA) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, melakukan tinjauan lapangan di kawasan Bumi Tridharma, Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan.
Kunjungan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut rapat Pansus pada 29 Juni 2026 untuk menanggapi pengaduan warga RW 08 dan sekitarnya mengenai ketidakpastian status kepemilikan lahan sejak 1976.
Warga di lokasi tersebut telah menempati lahan selama 50 tahun namun mengalami kendala memperoleh sertifikat hak milik karena lahan tercatat sebagai Tanah Negara.
Menurut penelaahan Pansus, dasar hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Berdasarkan aturan tersebut, wilayah Bumi Tridharma berpotensi masuk kualifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Kriteria yang dimaksud antara lain: tidak adanya rencana penggunaan lahan yang bersifat mendesak oleh negara, pendudukan sporadis oleh warga selama lebih dari 20 tahun berturut-turut, dan itikad baik warga yang dapat dibuktikan melalui kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Jika ketentuan-ketentuan itu terpenuhi, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menerbitkan rekomendasi resmi untuk peralihan hak atas tanah kepada warga.
Pansus merekomendasikan agar GTRA dan BPN membentuk Satgas Reforma Agraria dan Penyelesaian Sengketa yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, BPN, dan unsur masyarakat terkait untuk memastikan proses peralihan berjalan sesuai prosedur.
Secara kelembagaan, Pansus RA dan PTSL DPRD DKI Jakarta memegang mandat untuk mengawal, menyelesaikan, dan memberikan rekomendasi atas sengketa pertanahan di Ibu Kota.
Fokus penanganan meliputi penyelesaian residu program PTSL, mulai dari tanah Kategori 1 (Clean and Clear) yang sertifikatnya belum terbit hingga tanah Kategori 3 (K3) yang memerlukan skema khusus seperti pelepasan aset, redistribusi tanah, atau penetapan sebagai wilayah TORA demi mewujudkan keadilan sosial bagi warga Jakarta.







