Herry Dermawan, yang memimpin tim kunjungan kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, menegaskan perlunya pengaturan khusus bagi daerah kepulauan.
Ia beralasan bahwa penyebaran wilayah di banyak pulau menuntut model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau masyarakat secara adil.
Menurut Herry, kondisi kepulauan memiliki kekhususan yang memengaruhi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dia merinci bahwa tantangan tersebut meliputi manajemen administrasi pemerintahan berbasis kepulauan, pelayanan publik yang harus menjangkau pulau-pulau terisolir, keterlambatan pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan pendekatan ganda dalam pelaksanaan kebijakan.
Herry menambahkan bahwa karakteristik geografis ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan akses layanan bagi warga yang tinggal di pulau-pulau terisolasi.
Oleh karena itu, ia menilai aspek geografis wajib menjadi pertimbangan utama dalam perumusan RUU tentang Daerah Kepulauan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan tiap wilayah.
Herry juga menyatakan bahwa pengaturan khusus untuk daerah kepulauan bukan sekadar respons geografis atau ekologis, melainkan bagian dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.
Kunjungan kerja spesifik Pansus ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026, dengan tujuan menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Dalam proses penyusunan RUU, Pansus menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dan menuntut agar setiap masukan tidak hanya didengar tetapi juga dipertimbangkan dan diberi jawaban.
Herry menegaskan bahwa aspirasi daerah harus dapat berkontribusi nyata terhadap substansi RUU tentang Daerah Kepulauan.
RUU ini merupakan usul inisiatif DPD RI, dan dalam pembahasannya pemerintah telah menugaskan sejumlah kementerian untuk mewakili kepentingan eksekutif.
Seluruh masukan yang dihimpun selama kunjungan kerja di NTB akan dipergunakan Pansus untuk merumuskan norma-norma substantif yang mengakomodasi kekhususan daerah serta mendorong keadilan dan pemerataan pembangunan.







