Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi proses penahanan terhadap mantan Jaksa Penyidik Utama (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Panja meminta agar penanganan perkara terhadap Febrie dilakukan secara setara dan konsisten dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Anggota Komisi III DPR RI yang juga tergabung dalam Panja, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, menekankan pentingnya penerapan prinsip equality before the law sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Dalam keterangannya pada Sabtu (25/7/2026), Gus Falah mengatakan perlakuan berbeda terhadap tersangka berpotensi menimbulkan anggapan adanya keistimewaan bagi sebagian orang.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib menjadikan ketentuan konstitusi sebagai pedoman dalam setiap tahapan penegakan hukum.
Gus Falah juga mengingatkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum harus tampak nyata dalam praktik, bukan sekadar retorika.
Rekan Panja lainnya, Rudianto Lallo, menyatakan penahanan terhadap Febrie harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan siapa pun.
Rudianto menuturkan bahwa penegakan hukum sama pentingnya dengan proses hukumnya, yang harus dipandang adil oleh publik.
Ia menambahkan bahwa seluruh tersangka perkara korupsi wajib memperoleh perlakuan sesuai standar operasional prosedur yang seragam.
Menurut Rudianto, bila terdapat alasan tertentu untuk perlakuan berbeda, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono meminta maaf terkait ketidakterapan rompi tahanan berwarna pink pada proses penahanan itu.
Rudi Margono menyampaikan permintaan maaf karena proses berlangsung terburu-buru dan sudah larut pada Jumat (24/7/2026) malam di gedung Kejagung.
Ketika meninggalkan gedung Kejagung, Febrie tidak mengenakan rompi pink khas tahanan dan tampak memakai baju batik.
Ia kemudian digiring ke mobil tahanan Kejagung dan dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.







