Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.
Delegasi dari TBBR berjumlah tujuh orang yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Diskusi utama pertemuan berfokus pada percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo menyatakan dukungan nyata berupa penambahan personel dan bantuan sarana udara untuk operasi pemadaman.
Panglima Jilah menyampaikan keberatan atas tudingan yang menyebut masyarakat Dayak sebagai penyebab karhutla di Kalimantan Barat.
Ia menegaskan praktik berladang tradisional dilakukan pada lahan mineral, bukan lahan gambut, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kebakaran gambut.
Panglima Jilah juga mengungkapkan bahwa sebagian kebakaran dipicu oleh pihak yang tidak memahami teknik berkebun, lalu menuduh masyarakat adat.
Menurutnya, tradisi berladang masyarakat Dayak telah berlangsung turun-temurun selama ribuan tahun tanpa menimbulkan kejadian kebakaran seperti saat ini.
Ia menyoroti ketebalan gambut yang dapat mencapai 12 meter sebagai faktor yang memperparah kebakaran apabila api sampai ke lahan gambut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo merespons langsung aspirasi yang disampaikan oleh Panglima Jilah.
Salah satu perhatian pemerintah adalah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan, khususnya Sanggau dan sekitarnya, untuk meningkatkan konektivitas dan kegiatan masyarakat.
Presiden juga menginstruksikan pelaksanaan pembangunan kebutuhan masyarakat Dayak sesuai permohonan Panglima Jilah.
Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa bagi komunitas Dayak.
Saat ini telah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat sebagai bagian dari inisiatif tersebut.
Pembangunan rumah adat Dayak diperintahkan untuk menjaga kelestarian budaya dan memenuhi kebutuhan komunitas adat.
Pihak pemerintahan dan perwakilan Dayak juga membahas keinginan warga untuk mengabdi melalui TNI-Polri.
Dalam hal tersebut, persyaratan akan disesuaikan kembali, termasuk ketentuan terkait penggunaan tato bagi masyarakat suku adat.







