Pangeran Diponegoro dikenang sebagai tokoh kebangkitan besar yang memimpin perlawanan rakyat Jawa terhadap kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-19.
Ia lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dan semasa kecil dikenal dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar sebelum kemudian dipanggil Bendoro Raden Mas Ontowiryo.
Gelarnya sebagai pangeran muncul setelah ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono III, naik takhta sebagai Sultan Yogyakarta.
Nama Diponegoro kemudian melekat sebagai penghormatan atas peranannya memimpin perlawanan melawan intervensi kolonial.
Perlawanan Diponegoro dilatari oleh meningkatnya campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan Keraton Yogyakarta dan kebijakan ekonomi yang memberatkan kaum tani.
Ketegangan memuncak ketika pemerintah kolonial memerintahkan pemasangan patok proyek yang melintasi makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo, tindakan yang dipandang sebagai penghinaan terhadap tradisi keluarga keraton.
Merasa martabat keluarganya diinjak, Diponegoro mengambil keputusan untuk mengangkat senjata, yang kemudian memicu meletusnya Perang Jawa (1825–1830).
Sebelum konflik meluas, pihak kolonial berupaya menangkap Diponegoro pada 20 Juli 1825.
Mengetahui rencana itu, ia bersama keluarga dan pengikut memilih berpindah ke Goa Selarong dan menjadikannya basis perjuangan.
Dari markas tersebut, Diponegoro berhasil menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, ulama, bangsawan, dan warga biasa.
Beberapa pangeran Keraton Yogyakarta pun turut mendukung, sementara strategi perang gerilya yang diterapkan menyulitkan penguasaan wilayah pedalaman oleh pasukan kolonial.
Perang Jawa tercatat sebagai salah satu konflik yang paling menguras sumber daya Belanda di Nusantara.
Pada 1827 Belanda menerapkan strategi Benteng Stelsel dengan membangun jaringan benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan memutus jalur logistik mereka.
Kebijakan itu secara bertahap melemahkan posisi perlawanan karena banyak tokoh penting gugur atau tertangkap.
Pada 28 Maret 1830 Jenderal Hendrik Merkus de Kock mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang.
Diponegoro hadir dengan harapan dapat menyelamatkan sisa pasukannya dan menyatakan kesediaan menghentikan perlawanan dengan syarat pengikutnya dibebaskan, namun Belanda justru menangkapnya dan mengasingkannya ke Manado.
Tiga tahun kemudian Diponegoro dipindahkan ke Benteng Fort Rotterdam di Makassar, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya.
Walau berada dalam pengasingan, Diponegoro tetap berkarya dengan menyusun beberapa manuskrip penting, antara lain Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa.
Pangeran Diponegoro meninggal dan dimakamkan di Makassar, dan makamnya hingga kini menjadi situs sejarah yang banyak dikunjungi.
Wacana pemindahan makam muncul kembali setelah Presiden Prabowo Subianto pada 13 Juli 2023 mengusulkan agar makam Diponegoro dikembalikan ke Yogyakarta saat menyampaikan pidato di Rakernas XVI APEKSI di Makassar.
“Apa tidak, ada baiknya, kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro. Ke kampung halamannya lagi,” ujar Prabowo.
Namun usulan itu mendapat tanggapan dari keluarga besar Diponegoro.
Keturunan kelima Pangeran Diponegoro, Raden Hamzah Diponegoro, menegaskan bahwa sang leluhur mewasiatkan untuk tidak dipindahkan kembali ke Tanah Jawa.
“Sepeninggal saya nanti tidak usah pulangkan saya ke tanah Jawa,” kata Raden Hamzah, yang menilai pilihan pemakaman di Makassar merupakan bagian dari pengabdian Diponegoro kepada Indonesia secara keseluruhan.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa warisan Diponegoro tidak hanya tercermin melalui aksi militer, tetapi juga lewat karya-karya tertulis dan nilai pengabdiannya bagi bangsa.







