Istilah Marhaen berakar dari pertemuan Soekarno dengan seorang petani miskin di Jawa Barat yang tercatat sekitar tahun 1923, meskipun ada pula versi yang menyebut nama petani itu sebagai Mang Aen di sekitar wilayah Bandung.
Perjumpaan itu kemudian menjadi sumber simbolik bagi sang proklamator dalam menggambarkan figur rakyat kecil yang gigih mempertahankan martabat di tengah tekanan penindasan.
Marhaen diposisikan sebagai representasi semangat kemandirian dan keteguhan moral rakyat yang hidup dalam kondisi sulit namun menolak kehilangan identitas kebudayaannya.
Dari perspektif ideologis, sebutan Marhaen sering disejajarkan dengan konsep proletar sebagaimana dikenal dalam gagasan Karl Marx.
Dalam tradisi keislaman istilah itu juga dapat dikaitkan dengan konsep mustadhafin, yang merujuk pada kelompok yang ditindas dan membutuhkan pembelaan.
Pada era Orde Baru muncul narasi tandingan yang mencoba mereduksi makna Marhaen.
Kol. (Inf.) Soegiarso Soerojo, misalnya, dalam buku “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai” mengklaim bahwa kata Marhaen merupakan akronim Marx-Hegel-Engels.
Klaim semacam itu menjadi bagian dari upaya penguatan wajah militeristik rezim yang hendak mengubah konteks historis simbol-simbol perjuangan nasional.
Secara konseptual Marhaenisme memiliki dua dimensi utama.
Pertama, ia menggarisbawahi akar masalah kemiskinan struktural dan praktik pembodohan massal yang muncul sebagai akibat penindasan kekuasaan.
Kedua, Marhaenisme memuat semangat perlawanan untuk menggugat delusi ideologis yang diproduksi demi mempertahankan hegemoni politik.
Spirit keadilan dan kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila menuntut pengaktualisasian nilai-nilai tersebut dalam praktik pemerintahan.
Partai PDI Perjuangan secara tegas menyatakan keberpihakan pada wong cilik sebagai komitmen ideologisnya.
Buku terbaru berjudul Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung menghadirkan upaya menghidupkan kembali wacana tersebut untuk generasi muda.
Wacana ini muncul di tengah keprihatinan atas kondisi kebatinan sosiologis bangsa yang dinilai telah lama mengalami keterpurukan nilai dan arah perjuangan.
Dalam kajian sejarah Pancasila terdapat catatan pendangkalan moral sejak periode Orde Baru, saat asas negara dipergunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan otoriter.
Penggunaan Pancasila semata sebagai retorika penguasa turut mengosongkan dimensi filosofis dan sosiologis yang selama ini mengikatnya.
Pasca-Orde Baru, upaya pemulihan makna Pancasila dilakukan oleh sejumlah intelektual.
Dr. Yudi Latif melakukan pemetaan historis dan filosofis yang dirangkum dalam buku “Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila”.
Buku setebal 698 halaman tersebut diluncurkan di Ruang Nusantara V DPR RI Jakarta pada hari Senin, 11 April 2011.
Analisis teori kritis dari Mazhab Frankfurt menegaskan bahwa penulisan sejarah sering sarat kepentingan politik dan relasi kuasa.
Pendekatan tokoh-tokoh seperti Max Horkheimer dan Walter Benjamin menuntut pembacaan ulang narasi mainstream untuk mengungkap kebenaran yang tersingkap.
Penting diingatkan pula pesan Bung Karno agar sejarah tidak dilupakan, sebagaimana ungkapannya yang dikenal luas Jas Merah.
Dalam beberapa hari mendatang bangsa Indonesia akan mencatat 30 tahun peringatan peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996.
Peristiwa ini dipandang sebagai puncak dari serangkaian tindakan represif Orde Baru yang menekan gerakan demokrasi di tanah air.
Kondisi politik yang cenderung otoriter berulang kali menempatkan rakyat pada posisi rentan akibat kebijakan yang tidak berpihak.
Menjawab tantangan itu membutuhkan langkah nyata dan terukur untuk membebaskan jutaan wajah Marhaen dari belenggu penindasan dan keserakahan politik.
Perjuangan membumikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila serta melindungi hak-hak rakyat kecil menjadi agenda mendesak bagi masa kini dan masa depan.







