Kementerian Luar Negeri Palestina melarang perusahaan dan pelaku usaha ikut serta dalam tender yang berkaitan dengan proyek permukiman E1 di Yerusalem Timur.
Pernyataan itu menegaskan bahwa bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dianggap melanggar hukum internasional.
Palestina juga meminta komunitas internasional melakukan tindakan nyata untuk menghentikan inisiatif pembangunan E1.
Menurut pernyataan kementerian, negara-negara berkewajiban menurut hukum internasional untuk tidak memberikan bantuan yang mempertahankan kondisi ilegal hasil kebijakan pendudukan.
Melansir dari Anadolu, Jumat, 21 Agustus 2026, posisi Palestina sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang melarang bantuan untuk mempertahankan situasi ilegal akibat pendudukan.
Kementerian memperingatkan bahwa realisasi proyek E1 berpotensi semakin mengancam peluang tercapainya solusi dua negara.
Mereka menilai pembangunan tersebut dapat memecah belah Tepi Barat dan merusak kesinambungan geografis wilayah Palestina.
Pemerintah Palestina meminta agar negara-negara tidak hanya mengeluarkan pernyataan politik, melainkan mengambil langkah praktis dan efektif untuk menekan Israel menghentikan perluasan permukiman dan membatalkan proyek E1.
Lebih jauh, permintaan ini meluas kepada upaya menentang seluruh sistem permukiman Israel; kementerian menegaskan bahwa pengakhiran pendudukan dan aktivitas permukiman penting bagi tercapainya perdamaian.
Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyerukan agar penolakan terhadap proyek E1 diwujudkan dalam tindakan konkret untuk menghentikan kebijakan permukiman dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Sebelumnya, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia menyatakan langkah tersebut “tidak dapat diterima” dan mendesak Israel membatalkan proyek serta meminta perusahaan tidak mengikuti tender terkait E1.







