Ahli hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih menyatakan bahwa perampasan aset tanpa adanya putusan pidana memerlukan mekanisme perdata yang sah.
Menurutnya, skema Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dirancang untuk menyelamatkan kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ekonomi.
Yenti menjelaskan bahwa peradilan perdata menjadi jalur alternatif ketika proses pidana berhenti, misalnya karena tersangka meninggal dunia atau melarikan diri.
Dia menekankan bahwa pengajuan gugatan perdata di pengadilan umum tetap harus dilandasi oleh pembuktian dugaan kuat agar tindakan negara tidak bersifat sewenang-wenang.
Penguatan regulasi perampasan aset dinilai penting untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus TPPU yang menemui kendala di ranah pidana.
Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disebutnya berguna sebagai indikator awal ketika memeriksa profil kekayaan pejabat publik.
Dalam dialog bersama PRO 3 RRI, Sabtu, 6 September 2026, Yenti memberi pandangan akademis terkait penyusunan aturan perampasan aset nasional.
“Tidak ada putusan pidana, tapi kan sudah ada jalan. Sudah ada kegiatan macam-macam, sudah ada penyitaan,” ujar Yenti.
Yenti memaparkan bahwa mekanisme perdata memungkinkan penyitaan tanpa menunggu selesainya proses pidana, termasuk dalam situasi pengadilan menjatuhkan putusan lepas terhadap perkara yang sedang berjalan.
“Pidananya justru mandat. Jadi menggunakan gugatan di pengadilan perdata, pengadilan umum itu. Jadi tanpa putusan pidana,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa keberadaan alat bukti yang menunjukkan dugaan keras merupakan syarat utama untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri.
“Alat bukti sudah ada dugaan-dugaan keras. Maka diadakan gugatan perdata. Tidak ada gugatan pidana, tapi pakai,” ujar Yenti.
Konsep kejahatan ganda memberi ruang bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan pasal korupsi sekaligus pasal pencucian uang.
Penerima aliran dana hasil korupsi yang tidak terlibat langsung tetap dapat diproses dengan ketentuan pasal pencucian uang pasif.
Yenti menekankan pentingnya menyelaraskan aturan perampasan aset nasional dengan standar internasional sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kerja sama lintas negara dinilai krusial untuk keberhasilan pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi yang disimpan di luar negeri.







