JENGGALA.ID – Pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun sekarang harus mendatangi Samsat Induk untuk membayar pajaknya, bukan lagi bisa melakukannya secara online melalui aplikasi Signal. Hal ini dijelaskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bapenda DKI Jakarta) yang mengatakan bahwa pemilik kendaraan yang telah terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama lebih dari 1 tahun harus mendapatkan surat ketetapan pajak (SKP).
Namun, perlu diperhatikan bahwa SKP hanya dapat diterbitkan oleh Samsat Induk, sehingga pemilik kendaraan perlu datang ke Samsat Induk untuk mendapatkannya. Pembayaran melalui Gerai Samsat atau aplikasi Signal hanya dapat dilakukan jika tunggakan pajak kurang dari 1 tahun.
Penting bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, terutama karena beberapa pemerintah daerah saat ini memberlakukan berbagai keringanan, seperti pembebasan denda PKB dan Bea Balik Nama (BBN) pertama atau kedua.
Berikut adalah daftar provinsi yang menawarkan program pemutihan pajak kendaraan:
* DKI Jakarta – Hingga 31 Desember berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 2023. Program ini mencakup pembebasan Bea Balik Nama kendaraan kedua dan seterusnya.
* Banten – Program pemutihan pajak berlangsung dari 18 Agustus hingga 31 Desember berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022. Program ini meliputi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan tarif pokok dan denda BBN II, serta pengurangan pajak pokok sebesar 20 persen (khusus kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Banten).
* Jawa Timur – Pemutihan pajak sebelumnya berlaku hanya hingga 30 Juni, namun telah diperpanjang hingga 30 September. Program ini mencakup pemotongan sanksi administrasi untuk pengurusan PKB dan BBN, serta pemutihan PKB, BBN, dan pajak lainnya tanpa sanksi administrasi.
* Bengkulu – Program pemutihan berlangsung dari 1 Agustus hingga 30 November dan mencakup pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pembebasan BBN 2.
* Sumatera Selatan – Pemutihan pajak berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Desember, dengan penghapusan BBN dan sanksi administrasi denda serta bunga PKB.
* Sumatera Utara – Program pemutihan berlangsung dari 6 September hingga 30 November dan mencakup pembebasan denda PKB, BBN 2, denda BBN 2, tunggakan PKB tahun kelima ke atas, serta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
* Kalimantan Timur – Program pemutihan berlangsung dari 17 Agustus hingga 31 Oktober dan mencakup diskon pembayaran pajak dalam rentang waktu tertentu, pembebasan denda administrasi, pajak progresif, BBN 2, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya.
* Kalimantan Utara – Pemutihan berlaku hanya untuk BBN 2 dari 1 April hingga 30 September.
* Papua – Program pemutihan berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Oktober dan mencakup pembebasan denda PKB, denda BBN, denda BBN 2, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.







