DPR RI mendorong nilai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menyatakan bahwa pemahaman HAM tidak cukup berhenti pada ranah hukum semata, melainkan harus terwujud dalam praktik sosial sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Sosialisasi P5HAM berlangsung di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Medan, pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Maruli menekankan perlunya memulai penerapan P5HAM dari lingkungan paling dekat seperti keluarga dan sekolah.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai tersebut di tempat kerja, ruang digital, serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“P5HAM harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati hak orang lain dimulai dari tindakan sederhana, melindungi data pribadi dan memberikan pelayanan adil bagi semua masyarakat,” ujar Maruli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Maruli mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membawa manfaat sekaligus risiko bagi perlindungan HAM.
Ia menyebut ruang digital berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, perundungan siber, penipuan digital, dan penyalahgunaan teknologi deepfake.
Menurut Maruli, kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak pihak lain dan mematuhi ketentuan hukum.
Untuk itu, Maruli mengusulkan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan, peningkatan literasi digital, serta tersedianya saluran pengaduan yang mudah diakses publik.
“Teknologi harus membantu kehidupan manusia, bukan digunakan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau merampas hak seseorang,” tambahnya.
Sosialisasi tersebut juga mengupas hak-hak dasar warga negara, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan lingkungan hidup sehat.
Pembahasan menyoroti kebutuhan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban tindak pidana, masyarakat adat, dan pekerja migran Indonesia.
Maruli menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip hak asasi manusia serta asas proporsionalitas dan prosedur yang benar.
Ia menambahkan bahwa tindakan penegakan hukum tidaklah pelanggaran HAM apabila dilakukan sesuai hukum dan prosedur, namun kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, dan pengabaian hak dasar tidak dapat dibenarkan.
Dalam kapasitasnya, Maruli menyatakan komitmen untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi pemajuan HAM.
Ia mendorong agar pendidikan HAM diperkenalkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, hingga layanan publik.
Maruli berharap sosialisasi tersebut memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama.
“Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat hanya dapat diwujudkan apabila setiap orang diperlakukan secara adil, setara, manusiawi, dan sesuai hukum. Mari kita jadikan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari karakter bangsa,” ujarnya.







