Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah penyegelan terhadap pipa pembuangan air limbah (outfall) milik PT Mega Surya Eratama yang mengarah ke Sungai Porong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Tindakan itu menjadi respons atas laporan masyarakat yang menilai adanya potensi pencemaran di badan air tersebut.
Instruksi penyegelan disampaikan atas arahan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk melindungi kualitas dan daya dukung Sungai Porong.
Proses verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPHLH) Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mojokerto.
Pengambilan sampel air limbah dan air sungai dilakukan pada 22 dan 23 Juli 2026 sebagai bagian dari pemeriksaan teknis.
Hasil uji laboratorium menunjukkan sejumlah parameter melebihi batas baku mutu yang berlaku.
Parameter yang terindikasi melampaui ambang meliputi Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Coliform, serta minyak dan lemak.
Kepala Balai GAKKUM LH Kota Surabaya, Arief Hilman Arda, menyampaikan temuan tersebut pada Jumat, 28 Agustus 2026, dan menegaskan pentingnya bukti laboratorium dalam proses verifikasi dugaan pencemaran.
Sebagai langkah pencegahan, KLH menghentikan aliran pembuangan dari outfall yang mengarah ke Sungai Porong dan menutup sambungan pipa yang menjadi sumber dugaan pencemaran.
Pihak berwenang juga memasang garis PPLH dan plang penghentian pelanggaran di lokasi sebagai upaya menandai dan menghentikan aktivitas yang diduga melanggar.
Penyegelan dilakukan untuk memastikan penghentian sementara sumber pembuangan sepanjang proses penanganan dugaan pelanggaran lingkungan berlangsung.
Seluruh rangkaian verifikasi lapangan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta tindakan penghentian pembuangan menjadi bagian dari proses penegakan hukum lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho, menegaskan perlunya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas lingkungan dan menyatakan akan melanjutkan tindakan sesuai kewenangan hukum.
KLH menyatakan akan memperkuat pengawasan dan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran demi melindungi Sungai Porong serta mendorong praktik usaha yang taat terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan.







