Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan itu disertai catatan dan rekomendasi ketat dari DPRD demi peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Kalsel memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025.
Namun DPRD menilai opini WTP harus dipahami sebagai awal proses, bukan akhir pengawasan.
Anggota DPRD M. Syaripudin yang akrab disapa Bang Dhin menyampaikan bahwa meskipun patut diapresiasi, BPK masih mencatat sekitar sepuluh temuan terkait pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti tepat waktu dan sampai tuntas agar temuan serupa tidak berulang.
Rapat paripurna juga menyoroti realisasi anggaran; Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp11,18 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai 82,76 persen, yang berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,97 triliun.
Menurut DPRD, angka SiLPA yang membesar mencerminkan kelemahan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program di lapangan.
Untuk memperbaiki kualitas APBD, DPRD Kalsel mengajukan catatan khusus pada lima bidang strategis.
Di sektor pendidikan, rekomendasi meliputi percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, penyelesaian payung hukum pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.
Pada bidang kesehatan, DPRD meminta perbaikan tata kelola BLUD rumah sakit tanpa mengorbankan mutu layanan, pemerataan tenaga medis dan obat-obatan, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta percepatan penurunan angka stunting.
Untuk ketenagakerjaan, fokus diarahkan pada penurunan pengangguran melalui pelatihan vokasi, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dan sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan industri (link and match).
Di sektor ekonomi, rekomendasi mencakup diversifikasi sumber pendapatan, percepatan realisasi belanja modal berkualitas, penguatan UMKM, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Pada bidang sosial, DPRD menekankan pentingnya penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran dan akuntabel, program penanggulangan kemiskinan, serta pembenahan basis data penerima manfaat.
Selain itu DPRD mengingatkan agar aset daerah seperti Lapangan Golf Swargaloka dikelola secara profesional untuk meningkatkan kontribusi pendapatan.
DPRD meminta Pemprov Kalsel memperkuat pengendalian intern, memperketat pengawasan proyek fisik, dan menuntaskan seluruh rekomendasi BPK agar kesalahan tidak menjadi kebiasaan tahunan.







