Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengusulkan pemasangan spanduk posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Gelombang II di setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Menurut Ono, spanduk itu bertuliskan ‘PDI Perjuangan membuka posko pengaduan’ dan dipasang di pagar sekolah sebagai upaya mencegah rekayasa atau pengondisian penerimaan siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat pada Selasa (30/6).
Ono menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan, khususnya anggota Komisi V DPRD Jabar, untuk mengawal pelaksanaan SPMB Gelombang II secara ketat.
Ia menilai langkah memfasilitasi posko pengaduan juga perlu direplikasi di setiap kabupaten dan kota yang memiliki SMA/SMK negeri agar masyarakat memiliki saluran resmi melaporkan dugaan penyimpangan.
Pengusulan ini muncul setelah munculnya sejumlah masalah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama yang menurut Ono menunjukkan sistem belum dipersiapkan secara matang.
Ono menegaskan bahwa kebijakan yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat seharusnya menjamin proses seleksi yang transparan, adil, dan berpihak pada hak pendidikan masyarakat.
Selain mengkritik pelaksanaan SPMB, Ono memberi catatan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan.
Ia menyoroti dikotomi yang masih terjadi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah favorit dan nonfavorit dalam kebijakan pendidikan Jabar.
Ono meminta Pemerintah Provinsi Jabar mengalihkan intervensi anggaran dan fasilitas ke sekolah-sekolah yang belum berkembang, termasuk sekolah swasta.
Menurutnya, sekolah yang sudah ditetapkan sebagai ‘Sekolah Maung’ tidak perlu mendapat porsi intervensi yang sama karena fasilitas, infrastruktur, dan tenaga pendidiknya sudah memadai.
Ia berharap revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan mampu menghasilkan keadilan nyata dengan meningkatkan kualitas sekolah nonfavorit dan memperkuat dukungan bagi sekolah swasta.
Ono mencatat keluhan sekolah swasta terkait diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, padahal kontribusi sektor swasta penting dalam memperluas akses pendidikan di Jawa Barat.
Dengan pengawasan melalui posko pengaduan dan perbaikan sistem yang mendasar, Ono berharap pelaksanaan SPMB Gelombang II berjalan bersih, adil, dan tidak merugikan hak calon peserta didik.







