Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, menolak wacana pengenaan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri saat memberikan keterangan, Kamis (16/7).
Ia menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan dasar hingga menengah harus menjadi tanggung jawab negara, bukan beban tambahan bagi masyarakat.
Menurut Ono, kewajiban itu sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Ia juga mengingatkan misi pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang seharusnya menjamin akses belajar gratis bagi siswa di sekolah negeri.
Penggunaan skema desil untuk menentukan penerima kewajiban pembayaran SPP mendapat kritik tajam dari Ono.
Ono menilai pengelompokan desil 6 sampai 10 rentan bias dan belum sepenuhnya akurat sehingga tidak dapat dijadikan dasar membebankan biaya kepada keluarga.
Ia mengungkapkan banyak kasus di lapangan di mana warga miskin keliru tersusun dalam kelompok desil lebih tinggi sehingga kehilangan hak atas bantuan sosial dan bahkan mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak.
Dari kondisi itu, Ono menyimpulkan belum ada jaminan bahwa masyarakat yang dikategorikan pada desil 6–10 benar-benar mampu secara ekonomi membayar SPP.
Sebagai alternatif, Ono mendorong pemerintah pusat dan daerah memperbaiki masalah struktural dengan mengoptimalkan pemanfaatan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
Ia menekankan anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan riil sekolah negeri seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, fasilitas olahraga, tempat ibadah, operasional sekolah, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, Ono meminta agar perhatian dan bantuan juga ditujukan kepada sekolah swasta melalui stimulan untuk pembangunan ruang kelas dan fasilitas belajar pendukung lainnya.
Ono menegaskan DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan agar APBD Provinsi benar-benar digunakan untuk kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi tanggung jawab provinsi.
Pengawasan tersebut mencakup pemenuhan sarana prasarana, biaya operasional sekolah, serta kepastian status dan kesejahteraan guru ASN maupun honorer.
Tujuan akhir yang ditekankan adalah memastikan hak masyarakat atas pendidikan berkualitas dan gratis di sekolah negeri di Jawa Barat terwujud secara nyata, bukan sekadar wacana.







