Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat dijadikan momen evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ono menyoroti kesenjangan yang masih lebar antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta ketimpangan yang dialami kelompok berpenghasilan rendah.
“Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah, harus mendapat perhatian lebih besar. Pembangunan itu bukan hanya soal tumbuh, tapi juga merata dan dirasakan rakyat,” ujarnya di Kota Bandung, Rabu (19/8).
Menurut Ono, pertumbuhan ekonomi tidak boleh terpusat pada kawasan kota saja karena masalah mendasar masih tampak di tingkat tapak.
“Jangan sampai kota terus bersolek, sementara masyarakat desa masih menjerit karena masalah akses jalan, irigasi, pelayanan publik, hingga terbatasnya akses ekonomi,” tegasnya.
Agenda pemerataan ini tercantum dalam misi ketiga RPJMD Jawa Barat 2025–2029 yang menargetkan pemangkasan disparitas wilayah dan ekonomi.
Untuk mewujudkan target tersebut, Ono mendorong penguatan konektivitas antardaerah dan pengembangan ruang ekonomi yang berbasis potensi lokal di perdesaan.
DPRD Jawa Barat menyatakan komitmen untuk memperketat fungsi pengawasan anggaran agar program tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.
“Pengawasan tidak berhenti pada angka penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah apakah program tersebut betul-betul menjawab persoalan rakyat,” kata Ono, seraya menekankan pentingnya data dan kondisi riil lapangan sebagai dasar penentuan prioritas.







