Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mendesak revitalisasi menyeluruh terhadap TPI Mina Bahari Eretan Kulon di Kabupaten Indramayu.
Pendorongan itu diajukan untuk memperkuat fasilitas perikanan dan mendukung kegiatan nelayan setempat yang selama ini terganggu oleh banjir rob.
TPI tersebut dipandang memiliki peran historis sebagai salah satu pusat ekonomi nelayan tertua di Indramayu sehingga penataan kembali dinilai sangat penting.
Ono mengatakan penanganan harus komprehensif karena luapan air laut yang berulang kali mengganggu proses lelang ikan dan aktivitas ekonomi lainnya.
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis di Indramayu pada Kamis (30/7).
Hasil dialog dengan para nelayan dan pengurus koperasi menghasilkan sejumlah usulan prioritas yang kini dikumpulkan oleh Ono.
Salah satu rekomendasi darurat adalah peninggian lantai area pelelangan agar transaksi tidak terhenti saat pasang tinggi.
Selain itu, pembaruan fasilitas penampungan air bersih disebut penting untuk menjaga higienitas dan kenyamanan operasional di TPI.
Ono menegaskan bahwa dua kebutuhan itu—peninggian lantai lelang dan pembaruan penampungan air—merupakan prioritas mendesak.
Ia berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar dapat masuk dalam pembahasan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dengan dukungan dokumen teknis dari perangkat daerah terkait.
Di samping pembenahan fisik TPI, Ono juga menyoroti masalah pendangkalan alur pelayaran yang menyebabkan mobilitas kapal nelayan terganggu.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, menjelaskan bahwa penanganan sedimentasi muara berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Edi menyebut pihaknya telah mengusulkan normalisasi alur, rehabilitasi, dan pembangunan breakwater sebagai solusi permanen, termasuk untuk kawasan Karangsong.
Sementara menunggu langkah pusat, Pemkab Indramayu terus melakukan pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran secara berkala agar kapal nelayan tetap bisa melaut dengan aman.







