Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel meminta percepatan revitalisasi taman budaya di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata, melainkan harus diikuti program berkelanjutan yang menghidupkan aktivitas seni.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Sebagai wakil dari Dapil DKI Jakarta II, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan kementerian.
Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan administratif harus diimbangi langkah konkret yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku seni di daerah.
Once menekankan bahwa seluruh taman budaya perlu difungsikan optimal sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni.
“Saya sangat berharap taman budaya di seluruh Indonesia diberdayakan dan direvitalisasi lagi. Ini adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan perekonomian para pelaku budaya, baik tradisional maupun kontemporer,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak taman budaya di daerah belum mendapatkan revitalisasi menyeluruh.
Menurutnya, persoalan meliputi infrastruktur yang terbengkalai dan minimnya agenda kegiatan seni yang rutin diselenggarakan.
“Apa yang kira-kira sudah dicapai dalam revitalisasi taman-taman budaya kita? Setahu saya, masih banyak sekali yang belum berjalan, baik dari sisi fisik maupun pemrogramannya. Bagaimana kita menghidupi ruang-ruang ini? Tolong dijelaskan,” tegas Once.
Ia berharap revitalisasi diarahkan untuk menciptakan ruang kolaborasi serta tempat berkarya yang nyaman bagi para seniman.
Dengan pengelolaan yang dinamis, taman budaya dinilai mampu memberikan dampak sosial sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Once, yang pernah menjabat sebagai Mantan vokalis Dewa 19, meminta agar program ini menjadi prioritas Kementerian Kebudayaan ke depan.
Komisi X DPR RI menyatakan komitmen untuk terus mengawasi agar anggaran sektor kebudayaan dikelola secara akuntabel dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan kebudayaan Indonesia.







