Ombudsman RI mulai tahun ini menginisiasi pengukuran nilai kerugian publik yang berhasil dicegah melalui penanganan laporan masyarakat.
Inisiatif tersebut berjalan dalam kerangka program valuasi kerugian publik yang baru dibentuk.
Program ini akan menilai berbagai laporan yang ditangani di kantor pusat maupun kantor perwakilan Ombudsman.
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menjelaskan bahwa tujuan utama adalah memperlihatkan dampak nyata kerja Ombudsman dalam mencegah kerugian bagi masyarakat.
Ia menegaskan pengukuran ini berbeda dengan upaya aparat penegak hukum yang fokus menyelamatkan kerugian negara.
“Kalau aparat penegak hukum menyelamatkan kerugian negara, kami menyelamatkan kerugian masyarakat, kerugian publik,” kata Robert Na Endi Jaweng.
Pengukuran akan dilakukan terhadap laporan yang masuk dan diproses melalui mekanisme pemeriksaan Ombudsman untuk menghasilkan estimasi nilai kerugian yang diselamatkan.
Hasil valuasi diharapkan dapat dipublikasikan pada akhir tahun ini.
Robert menyebut bahwa pengukuran tersebut menjadi salah satu pekerjaan utama Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi.
Selain program valuasi, Ombudsman RI juga memulai pelaksanaan Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 melalui Entry Meeting.
Penilaian tahun ini menandai perluasan karena untuk pertama kalinya mencakup BUMN, BHMN, dan PTN-BH secara nasional.
Wakil Ketua Ombudsman, Rahmadi Indra Tektona, mengatakan penilaian meliputi tujuan, ruang lingkup, metodologi, serta tahapan perluasan penilaian.
Rahmadi menekankan bahwa kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar penilaian memberikan dampak perbaikan layanan bagi masyarakat secara menyeluruh.
Rangkaian keterangan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi II DPR RI dengan jajaran Ombudsman RI, di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.







