Kepala BGN RI, Sudaryono, mengimbau seluruh mitra SPPG untuk waspada terhadap orang-orang yang mengaku memiliki akses ke pimpinan dan menawarkan jasa membuka kembali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan imbalan uang.
Peringatan itu muncul setelah terdeteksi praktik penipuan yang menjajakan bantuan pembukaan dapur yang belum beroperasi atau berstatus suspend dengan meminta bayaran.
Menurut Sudaryono, pihak yang mengatasnamakan dirinya atau pejabat BGN lainnya untuk menawarkan layanan tersebut tidak memiliki otoritas resmi dari lembaga.
Pernyataan resmi Sudaryono disampaikan melalui akun Instagram resminya, @sudaru_sudaryono, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa tawaran meminta imbalan terkait pembukaan atau pengoperasian kembali dapur yang dihentikan merupakan tindak penipuan dan tidak benar.
Sudaryono meminta mitra SPPG agar menolak permintaan uang dan segera melaporkan setiap upaya penipuan semacam itu kepada aparat penegak hukum.
BGN, tegasnya, tidak pernah menunjuk pihak manapun untuk mengurus pembukaan kembali dapur SPPG yang diberhentikan sementara maupun memberikan wewenang yang disertai permintaan imbalan.
Peringatan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dapur SPPG dalam pelaksanaan Program MBG.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat sebanyak 249 pengelola SPPG diberhentikan karena dianggap tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa 66 pengelola diberhentikan dalam satu bulan terakhir oleh manajemen baru BGN, sebagai tambahan dari 183 pengelola yang sebelumnya diberhentikan.
Pernyataan Zulkifli itu disampaikan dalam rapat Perbaikan Tata Kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut Zulkifli, pengelola SPPG wajib berada di lokasi untuk memastikan proses pengolahan makanan sesuai ketentuan dan menjamin keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Bagi pihak yang menjadi korban penipuan yang mencatut nama pejabat BGN, Sudaryono mendorong untuk segera membuat laporan resmi ke kepolisian agar kasus dapat ditindaklanjuti.







