Otoritas Jasa Keuangan menegaskan tetap memegang otoritas penuh untuk mengatur dan mengawasi Bursa Efek Indonesia meskipun proses demutualisasi berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers terkait RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2027.
Kegiatan konferensi pers digelar di kantor DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Friderica, demutualisasi tidak akan mengurangi kewenangan OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pasar modal.
Salah satu unsur utama demutualisasi adalah pemisahan antara kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia dan hak akses perdagangan anggota.
Pemisahan tersebut diharapkan memperbaiki tata kelola, meningkatkan profesionalisme serta objektivitas dalam pengambilan keputusan, dan meminimalkan adanya “conflict of interest”.
Friderica menyebut Undang-undang P2SK membuka kemungkinan Bank Indonesia, BPI Danantara, hingga Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham Bursa Efek.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prinsip independensi bursa akan tetap dijaga.
Demutualisasi juga dipandang memberi ruang bagi BEI untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan, mekanisme operasional, kondisi keuangan, dan infrastruktur perdagangan.
Upaya ini ditujukan untuk memperluas akses BEI terhadap sumber permodalan, memperkuat daya saing, serta mempercepat adopsi “global best practice”.
Penguatan kelembagaan juga terkait peningkatan kapasitas dan sumber daya teknologi agar bursa lebih siap menghadapi risiko pada infrastruktur perdagangan.
Risiko yang menjadi perhatian mencakup keandalan, keamanan, serta kesinambungan infrastruktur perdagangan.
Friderica menekankan bahwa langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola, governance, dan manajemen risiko di pasar modal.
Saat ini OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang demutualisasi BEI.
RPOJK tersebut ditargetkan selesai dan berlaku efektif pada kuartal III-2026, dan akan memuat enam pokok aturan.







