Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan pelaksana untuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa saat ini OJK sedang merampungkan ketentuan turunan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2026.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tersebut merupakan revisi atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Friderica menegaskan bahwa Indonesia merupakan penghasil komoditas strategis dan mineral berskala besar, namun belum memiliki mekanisme price discovery dan acuan harga yang berlaku di dalam negeri.
Pendirian BMKS dinilai mampu menyediakan referensi harga domestik dan memperdalam likuiditas pasar dalam negeri.
Acuan harga yang muncul dari bursa diharapkan juga mengurangi praktik seperti transfer pricing dan under invoicing.
OJK saat ini menyelesaikan ketentuan mengenai tahapan peralihan perdagangan serta penyelenggaraan BMKS.
Rancangan Peraturan OJK (POJK) terkait hal ini ditargetkan selesai paling lambat 17 September 2026.
Friderica menyatakan rancangan POJK tersebut harus mendapatkan persetujuan atau dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari percepatan persiapan BMKS.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.







