Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan terhadap teknologi pemeringkat kredit alternatif melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2024.
Peraturan ini dirancang untuk memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkat kredit alternatif sambil menyeimbangkan inovasi keuangan dan perlindungan data konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas IAOT OJK, Adi Budiarso, menyatakan transformasi standar tata kelola pemeringkatan sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih matang.
“OJK telah mentransformasikan Pemeringkat Kredit Alternatif menjadi aktivitas berstandar matang serta terawasi,” kata Adi saat ditemui pada diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.
Langkah pengawasan ini dianggap penting karena penilaian kelayakan kredit kini memanfaatkan data transaksi digital harian, termasuk data telekomunikasi dan transaksi e-commerce.
Hingga Juli 2026, delapan lembaga pemeringkat kredit alternatif telah resmi terdaftar di OJK, menunjukkan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap keamanan data alternatif.
Direktur Kebijakan Wilayah Asia Tenggara Women’s World Banking, Vitasari Anggraeni, menyambut baik hadirnya regulasi yang lebih jelas untuk mendukung inklusi keuangan.
“Kami menggunakan pendekatan Women Centered Design guna memitigasi bias gender dalam penilaian kredit,” ujar Vitasari pada kesempatan yang sama.
Standar tata kelola yang lebih kuat diharapkan mencegah penyalahgunaan data pribadi sekaligus membuka akses kredit yang aman bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Women’s World Banking bersama pelaku industri keuangan tengah menyiapkan uji coba pemanfaatan data berbasis perilaku (pattern behavior) dengan penerapan prinsip perlindungan data konsumen yang ketat di lapangan.
Vitasari menilai kepastian regulasi akan mempercepat penetrasi pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah.
“Alternative credit scoring membuka peluang agar lebih banyak perempuan memperoleh akses pembiayaan sesuai kondisinya,” tambahnya.
Sinergi antara regulator dan penyedia teknologi menjadi kunci terwujudnya ekosistem keuangan digital yang andal dan aman bagi calon debitur.
Dengan pengaturan yang progresif, inovasi teknologi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan.







