Sarjito ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dan menyatakan pembangunan bursa itu dimulai dari nol.
Ia menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempercepat penyusunan regulasi dan kelembagaan agar BMKS dapat beroperasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Salah satu prioritas OJK adalah penerbitan Peraturan OJK (POJK) sebagai dasar penyelenggaraan BMKS.
POJK awal ditargetkan diterbitkan pada 10 September 2026 dan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diundangkan pada 17 September 2026.
Pembentukan bursa juga masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan daftar mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan di bursa domestik.
Sarjito menegaskan perdagangan tidak akan langsung mencakup seluruh komoditas strategis, melainkan dilakukan secara bertahap.
OJK akan memprioritaskan komoditas yang dinilai paling siap dan memiliki prospek besar untuk diperdagangkan di pasar domestik.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan dilakukan selektif agar mekanisme perdagangan tidak gagal ketika terlalu banyak produk dimasukkan sekaligus.
Dalam merancang BMKS, OJK akan mengkaji pengalaman bursa komoditas yang sudah ada, termasuk JFX dan ICDX, untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah perbaikan.
Evaluasi tersebut akan menitikberatkan pada kualitas dan interoperabilitas data serta kemampuan sistem menangkap transaksi secara menyeluruh.
Tujuannya membangun sistem perdagangan dan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan praktik sebelumnya.
Sarjito menyatakan pembelajaran dari mekanisme yang ada tidak dimaksudkan untuk menghapus peran bursa yang eksis, melainkan sebagai bahan perbaikan.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar dunia yang belum memiliki kendali memadai atas penentuan harga.
Sarjito mencontohkan nikel, di mana harga sering ditetapkan di yurisdiksi lain sehingga Indonesia belum mampu menjadi penentu harga.
BMKS diarahkan membangun price reference dari dalam negeri dengan pendekatan bertahap, dari price taker menjadi price influencer sampai akhirnya menjadi price maker.
Keberadaan bursa domestik diharapkan meningkatkan transparansi transaksi dan membantu pemerintah mengawasi praktik transfer pricing dan under invoicing dari sisi harga maupun volume.
Jika mekanisme ini berjalan efektif, manfaat BMKS diperkirakan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi memperkuat penerimaan negara melalui devisa dan pajak yang lebih optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan Sarjito di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.







