• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berlaku

OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berlaku

Jenggala 001 by Jenggala 001
Juni 6, 2026 02:14
in News
0
OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berlaku

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: OJK)

0
SHARES
0
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Jenggala.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan skema pendanaan lembaga tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Yakni, bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini setelah usulan pendanaan dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, skema pendanaan OJK yang berlaku saat ini akan tetap dijalankan. Meskipun lembaga tersebut memperoleh sejumlah mandat baru melalui perubahan UU P2SK.

“Terkait sumber pendanaan OJK dengan mandat barunya, betul bahwa skema sumber pendanaan OJK saat ini tetap berjalan sebagaimana secara mandiri dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan APBN. Ini sebagaimana yang diatur Undang-Undang P2SK saat ini,” kata Hernawan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Mei 2026 di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

Menurut Hernawan, OJK akan menjalankan mandat baru yang diberikan melalui revisi UU P2SK secara efektif, profesional, dan akuntabel. Ia menilai dukungan infrastruktur, termasuk anggaran, merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya tugas dan kewenangan lembaga tersebut.

“Ini akan menjadi concern bersama untuk terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan pengawasan yang berkualitas. Guna mendukung kepentingan publik dan ekosistem industri keuangan,” ujarnya.

Terkait kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja OJK, Hernawan menegaskan mekanisme tersebut sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem akuntabilitas yang berlaku selama ini. Ia menjelaskan OJK secara rutin menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR.

Laporan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi DPR terhadap kinerja seluruh anggota Dewan Komisioner maupun kinerja OJK secara institusional. “Oleh karena itu, evaluasi kinerja terhadap pimpinan OJK sudah inherent, artinya telah menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas OJK yang selama ini sudah berlaku,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan kesiapan lembaganya menjalankan tugas tambahan yang diberikan melalui revisi UU P2SK. Termasuk pengaturan dan pengawasan bursa mineral serta komoditas strategis.

Menurut Friderica, amanah baru tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, OJK akan tetap mengedepankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen dan masyarakat secara profesional, prudent, dan akuntabel.

“OJK juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja RUU Perubahan UU P2SK pada 6 April 2026, Komisi XI DPR RI sempat mengemukakan wacana penghapusan pungutan OJK terhadap industri jasa keuangan.

Sebagai alternatif, muncul usulan agar pendanaan OJK berasal dari surplus BI dan LPS, menggantikan skema pungutan industri yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN. Namun, usulan tersebut tidak masuk dalam ketentuan akhir revisi UU P2SK yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyebut terdapat 15 materi perubahan dalam revisi UU P2SK. Salah satu poin penting adalah penambahan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, bursa mineral dan komoditas strategis, serta pengelolaan dana publik lainnya.

Tags: bilpsOJKpendanaan ojkskema pendanaan ojk
SummarizeShare

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Next Post
Rapidin Simbolon Usul Dana Makan Bergizi Gratis Ditransfer Langsung ke Ibu Rumah Tangga

Rapidin Simbolon Usul Dana Makan Bergizi Gratis Ditransfer Langsung ke Ibu Rumah Tangga

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.