Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa aturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diterbitkan pada September 2026 melalui Peraturan OJK (POJK).
Rancangan POJK tersebut kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada kuartal III 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Hasan menyatakan proses penyusunan aturan berjalan lancar dan pihaknya berharap finalisasi dapat diselesaikan pada bulan ini, yaitu September 2026.
OJK telah mengadakan pembahasan rancangan POJK bersama sejumlah pihak terkait sebagai bagian dari proses penyusunan.
Proses tersebut juga mencakup harmonisasi dengan Kementerian Hukum agar substansi aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bersama DPR RI untuk mempertegas isi aturan sebelum dilakukan harmonisasi akhir.
Setelah menerima hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum, OJK akan melakukan penomoran dan menetapkan POJK untuk diterbitkan serta berlaku efektif.
Begitu aturan demutualisasi berlaku efektif, BEI diharuskan menyesuaikan anggaran dasar terkait struktur kelembagaan dan kepemilikan saham bursa.
Perubahan anggaran dasar tersebut mensyaratkan persetujuan seluruh pemegang saham BEI saat ini.
Setelah mendapat persetujuan, BEI dapat mengundang pihak di luar anggota bursa sebagai calon pemegang saham baru.
Selain itu, Bursa Efek wajib menata ulang peraturan internal yang terdampak oleh perubahan sifat bursa menjadi demutualisasi.
Keputusan operasional dan tata kelola selanjutnya akan ditentukan oleh mekanisme pengambilan keputusan yang diatur oleh para pemegang saham bursa.







