Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp104,63 miliar kepada 113 pihak terkait pelanggaran di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon hingga 31 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, dalam konferensi pers RDKB OJK Agustus 2026 yang digelar secara virtual pada Senin, 7 September 2026.
Selain denda, OJK menerapkan beragam sanksi administratif lain terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.
Rincian sanksi meliputi dua pencabutan izin dan satu pembatalan surat tanda pendaftaran.
OJK juga memberlakukan enam pembekuan izin, tiga peringatan tertulis, serta lima perintah tertulis.
Pihak OJK menginformasikan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang mengatur pemegang saham bursa efek atau proses demutualisasi.
Penyusunan RPOJK ini merupakan tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan telah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
OJK menyatakan proses penyusunan RPOJK masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan berkomitmen mengawal penyelesaian hingga aturan dapat ditetapkan sesuai ketentuan.







