Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya memperkuat tata kelola dan manajemen risiko untuk mengantisipasi ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), serta ketidakpastian global yang terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangka Risk and Governance Summit (RGS) OJK 2026.
Acara diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Sophia Issabella Watimena, Ketua Dewan Audit OJK, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting bagi upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
Ia menyoroti bahwa keberhasilan program pembangunan bergantung tidak hanya pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan dan akuntabilitas tata kelola yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Survei OJK kepada praktisi Governance, Risk, and Compliance (GRC) menunjukkan tiga kekhawatiran utama industri yaitu perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan dampak perubahan iklim.
Selain itu, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengindikasikan adanya anomali transaksi yang cukup signifikan di sektor jasa keuangan.
Sophia menyatakan temuan tersebut perlu ditangani secara terintegrasi dan kolaboratif, dengan dukungan tata kelola serta mekanisme akuntabilitas yang kuat.
RGS 2026 juga mencatat kenaikan antusiasme peserta dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya.
Peserta luring tercatat sekitar 700 hingga 800 orang, sementara peserta daring melampaui 20 ribu orang atau meningkat lebih dari 25 persen.
Forum ini diikuti pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, pelaku UMKM, serta komunitas difabel.
OJK kembali menyelenggarakan Innovation Paper Competition dengan tema ‘Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future’.
Kompetisi tersebut berhasil menghimpun lebih dari 1.000 karya ilmiah, meningkat sekitar 80 persen dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.







