Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Program ini berlangsung setiap 10 tahun dan dianggap penting untuk menyediakan data dasar tentang kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci.
OJK meminta seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas sensus sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen tersebut dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
OJK menyatakan percaya terhadap kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data karena pengalaman panjang dan standar operasional yang ketat.
Namun demikian, OJK mengingatkan potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan momentum sensus untuk penipuan.
Masyarakat diimbau selalu memastikan identitas petugas melalui pemeriksaan kartu identitas resmi sebelum menyerahkan data pribadi.
Selain itu, OJK menyarankan agar kedatangan petugas sensus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pengurus RT maupun RW setempat untuk menghindari penyalahgunaan data.
Selain soal sensus, OJK menjelaskan penerbitan POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang finfluencer sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Regulasi ini dibuat untuk mencegah kerugian akibat konten atau rekomendasi keuangan di media sosial yang tidak bertanggung jawab.
OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai rekomendasi investasi atau produk keuangan yang beredar di platform digital tanpa verifikasi.
Pembuat aturan bertujuan menjaga publik, tetapi kewaspadaan akhir tetap menjadi tanggung jawab masing-masing individu.







