Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Target itu diselaraskan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut dalam rangka peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2026.
Acara berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Frederica menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Kelompok usia muda menjadi fokus karena jumlahnya mencapai sekitar 88 juta penduduk.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 93,61 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional berada pada level 69,57 persen menurut survei yang sama.
Namun capaian literasi dan inklusi pada pelajar dan mahasiswa masih di bawah angka nasional.
Indeks literasi untuk kelompok tersebut tercatat 62,72 persen, sedangkan indeks inklusi mencapai 92,76 persen.
Frederica memperingatkan risiko yang muncul dari kemudahan transaksi digital dan belanja daring bagi generasi muda.
Ia menyoroti kebiasaan konsumtif yang bisa berkembang ketika calon pengguna belum memiliki penghasilan tetapi sudah terbiasa memakai layanan pembayaran tunda.
Salah satu contoh yang dikemukakan adalah penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater.
Menurutnya, produk seperti BNPL bukanlah masalah jika digunakan sesuai kemampuan pengguna.
Namun produk tersebut menjadi problematik apabila dipakai oleh orang yang belum siap atau tidak bijak dalam mengelola kewajiban pembayarannya.
Frederica meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk lebih cermat menilai profil calon pengguna sebelum menawarkan produk.
Ia juga menegaskan perlunya peningkatan edukasi agar masyarakat memahami manfaat, risiko, dan kewajiban terkait produk keuangan yang dipakai.







