Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025.
LPKSI 2025 mengusung tema penguatan daya saing industri keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
OJK menilai sektor keuangan syariah tetap mencatat pertumbuhan meskipun kondisi ekonomi global menunjukkan ketidakpastian tinggi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan perkembangan industri tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga memperlihatkan peningkatan kualitas dan daya saing.
Pernyataan Friderica disampaikan di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut laporan, total aset industri keuangan syariah mencapai Rp3.131,02 triliun pada 2025.
Angka tersebut mencerminkan peningkatan sebesar 8,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Aset perbankan syariah dilaporkan sebesar Rp1.067,73 triliun dengan pertumbuhan 8,92 persen.
Sementara itu aset pasar modal syariah tercatat mencapai Rp1.875,25 triliun atau naik 8,18 persen.
Di sektor IKNB syariah, aset PPDP dilaporkan sebesar Rp74,27 triliun.
Aset pada sektor PVML syariah tercatat Rp124,51 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan OJK terus memperkuat industri melalui kebijakan regulasi, penyusunan roadmap sektoral, dan langkah-langkah strategis lainnya.
Dian menekankan pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing sektor.
Sejak 2025, Komite Pengembangan Keuangan Syariah difungsikan sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan.
OJK berharap LPKSI menjadi rujukan bagi regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan masyarakat umum.
Laporan ini juga diharapkan mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.







