Lonjakan harga obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten mendapat kecaman dari anggota DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa.
Yeremia meminta Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan regulasi taktis demi menjaga ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, kenaikan tarif obat akan langsung memukul pasien berpenghasilan rendah dan penderita penyakit kronis yang bergantung pada obat rutin.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada intervensi pemerintah, masalah ini berpotensi berkembang menjadi masalah sosial yang berkepanjangan.
Yeremia juga menyoroti alasan yang sering dikemukakan, yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah amanah konstitusi yang harus dipenuhi negara dalam kondisi apapun.
Sambungnya, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak tunggal yang menanggung beban dampak kenaikan biaya bahan baku impor.
Yeremia mengutip posisi Kementerian Kesehatan bahwa penyesuaian harga obat akibat fluktuasi nilai tukar harus tetap wajar.
Ia menegaskan bahwa obat-obatan dalam skema JKN/BPJS wajib tetap dilindungi agar akses pasien tidak terganggu.
Saat menyampaikan hal tersebut, Yeremia berbicara pada Sabtu (27/6) dan meminta langkah jangka panjang, bukan solusi sementara.
Ia mengusulkan beberapa kebijakan strategis untuk menahan kenaikan biaya obat dan memperkuat sistem kesehatan daerah.
– Pengadaan kolektif untuk memperoleh harga obat yang lebih kompetitif.
– Maksimalisasi penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional.
– Perbaikan manajemen stok dan distribusi untuk mengurangi pemborosan.
– Intervensi anggaran daerah guna menjamin ketersediaan obat esensial.
Yeremia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu layanan atau hak pasien memperoleh obat yang diperlukan.
Sebelumnya dilaporkan hampir seluruh jenis obat di RSUD Banten mengalami kenaikan harga hingga rata-rata 20 persen akibat fluktuasi kurs dolar.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, mengakui adanya penyesuaian harga tersebut.
Ati menyatakan pihaknya tengah berupaya melakukan efisiensi penggunaan obat dan meningkatkan mutu layanan agar kebutuhan pasien tetap terpenuhi.
“Sejauh ini sih kenaikan belum seberapa, enggak semuanya, rata-rata 20 persen,” ujar Ati.







