Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta mendesak Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, serta instansi imigrasi untuk segera menertibkan kegiatan komunitas lari Entourage Bali yang berlangsung di kawasan Canggu.
Permintaan itu muncul menyusul sorotan publik terhadap praktik yang disebut hanya melibatkan warga negara asing (WNA) dan menolak partisipasi warga negara Indonesia (WNI).
Parta menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan sosial, melainkan juga berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas publik serta indikasi pelanggaran aturan keimigrasian.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (28/7/2026), ia mempertanyakan pengawasan aparat daerah terhadap kegiatan yang disebutnya “menguasai badan jalan” tanpa izin.
“Ironisnya apa yang terjadi di Canggu seperti pembiaran, lari menguasai badan jalan fasilitas publik tanpa izin. Tidak ada yang menghentikan,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan pihak desa, Dinas Perhubungan Badung, Kapolsek Kuta, dan Polres Badung perlu menjelaskan posisi mereka saat aktivitas berlangsung.
Parta meminta imigrasi memeriksa status izin tinggal WNA yang diduga menetap secara permanen di Pulau Dewata dan menindak overstay jika ditemukan pelanggaran.
Menurut dia, konsep pariwisata yang sehat mensyaratkan adanya rotasi pengunjung sehingga tidak terjadi penumpukan orang asing yang melebihi ketentuan visa kunjungan.
“Pariwisata membutuhkan pergantian orang, bukan orang yang menetap apalagi sampai overstay,” kata Parta.
Ia menegaskan idealnya wisatawan datang dan pergi secara kontinu, dan jika kembali harus tetap mematuhi batasan visa kunjungan.
Parta juga menyarankan agar Bali mencontoh beberapa destinasi dunia yang mulai mengutamakan kualitas pariwisata dibanding kuantitas kunjungan.
Ia mengutip praktik di Spanyol, termasuk Barcelona dan Madrid, sebagai contoh pengelolaan ruang publik yang ketat demi menjaga keseimbangan antara industri pariwisata dan kepentingan masyarakat lokal.







