Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mengusulkan pembentukan badan khusus yang diberi mandat mengelola hasil perampasan aset dalam konteks RUU Perampasan Aset.
Ia menilai kewajiban ini penting untuk mencegah hilangnya aset negara dan menekan risiko penyusutan nilai atau pengelolaan yang tidak optimal.
Nyoman menekankan bahwa pengelolaan harus dilakukan oleh lembaga tersendiri yang dilengkapi rekening penampungan khusus untuk menata proses administrasi dan akuntabilitas.
Menurutnya, selama ini banyak barang bukti atau aset yang disita justru hilang, tidak lengkap, atau dilelang pada harga sangat rendah sehingga potensi pemulihan kerugian negara tidak maksimal.
“Perlu ada tim appraisal yang kuat, independen, dan kredibel saat melakukan penilaian sehingga nilai aset dapat dipulihkan dan dipertanggungjawabkan secara optimal,” ujar Nyoman, dikutip Jumat (24/7/2026).
Ia menambahkan bahwa keberadaan badan pengelola akan memperkuat tata kelola aset rampasan sekaligus meningkatkan efektivitas upaya pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak korban.
Selain itu, Nyoman menyuarakan kebutuhan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan RUU Perampasan Aset untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan oleh oknum aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa berbagai penegak hukum telah memiliki mekanisme pengawasan internal seperti Dewas bagi Hakim, KPK, dan Jaksa, namun persoalan perampasan aset memerlukan tim pengawas tersendiri.







