Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menuntut agar proses hukum atas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.
Ia mengingatkan bahwa penyidikan harus menjangkau keterlibatan korporasi serta aktor intelektual yang diduga berada di balik praktik pembakaran tersebut.
Nyoman memberi apresiasi kepada kepolisian yang telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran sengaja.
Meski demikian, ia menekankan perlunya pengembangan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang memberi perintah, pembiayaan, atau pengendalian terhadap aksi illegal itu.
Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional yang menunjukkan pola kebakaran berulang di area konsesi berizin menjadi perhatian utama menurut Nyoman.
Ia menilai bukti tersebut wajib menjadi titik awal bagi aparat untuk menelusuri hubungan antara titik api, status penguasaan lahan, aktivitas perusahaan, dan potensi keuntungan ekonomi dari pembakaran lahan.
Jika keterlibatan korporasi terbukti, Nyoman menuntut agar penegakan hukum menerapkan sanksi pidana korporasi sesuai ketentuan KUHP baru.
Ia menyoroti bahwa KUHP baru telah mengatur secara jelas instrumen pidana bagi korporasi yang melakukan atau membiarkan kerusakan lingkungan.
Menurut Nyoman, frekuensi karhutla yang terus terjadi mencerminkan belum adanya kemajuan berarti dalam menindak perusahaan pelaku kejahatan lingkungan.
Dia mengingatkan dampak luas yang diakibatkan, termasuk ancaman kesehatan akibat pencemaran udara dan gangguan aktivitas ekonomi warga setempat.
Kondisi itu juga mengakibatkan terganggunya transportasi serta kerugian finansial dan kerusakan ekologis yang signifikan.
Lebih jauh, Nyoman menggarisbawahi potensi dampak diplomatik karena asap lintas batas dapat merusak hubungan regional maupun bilateral.
Ia menyerukan agar pemerintah memanfaatkan penanganan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pemberian izin konsesi lahan.
Bagi korporasi yang terbukti melakukan atau membiarkan kerusakan lingkungan di wilayah konsesinya, Nyoman menegaskan bahwa perizinan tidak hanya perlu direview tetapi wajib dicabut.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman sebagai wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).







