Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, meminta pembenahan menyeluruh pada mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing di Bali.
Desakan itu disampaikan dalam forum pembahasan RUU Satu Data Indonesia yang berlangsung di Baleg DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (6/7/2026).
Parta menyoroti indikasi praktik penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian seperti KITAS dan KITAP yang dinilai mengancam kredibilitas institusi Imigrasi serta stabilitas sektor pariwisata.
Ia mengingatkan bahwa sepanjang 2025 Bali menerima 6,9 juta wisatawan mancanegara dan mencatat lebih dari 15 juta pelintasan internasional.
Menurut Parta, pada periode yang sama pihak imigrasi menerbitkan 53.428 izin tinggal keimigrasian dan sekitar 28 ribu paspor.
Data itu juga menunjukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas keimigrasian Bali mencapai Rp1,5 triliun.
Parta mempertanyakan efektivitas implementasi Satu Data Indonesia dalam menutup celah yang memungkinkan oknum menjualbelikan KITAS dan KITAP.
Ia menegaskan perlunya sistem yang mampu memverifikasi tujuan kedatangan dan kecocokan jenis visa sebelum izin tinggal diterbitkan.
Politikus itu juga mengkhawatirkan dampak investasi asing yang dinilai mulai menggerus ruang usaha masyarakat lokal di Pulau Dewata.
Contoh yang disebutkan meliputi sektor jasa berisiko rendah seperti fotografer dan pemandu wisata yang tergeser oleh pelaku asing.
Lebih jauh, Parta mengaku telah membawa informasi lokasi dan aktivitas warga negara asing yang diduga menyalahgunakan KITAS.
Ia meminta jaminan tindaklanjut dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum menyerahkan data tersebut.
Parta juga meminta penyegaran personel di lingkungan Imigrasi Bali, khususnya di Kantor Imigrasi Denpasar dan Ngurah Rai, untuk memperbaiki pengawasan.
Penjagaan terhadap Bali dinilai Parta sebagai kepentingan nasional mengingat kontribusi sektor pariwisata yang diperkirakan mencapai sekitar Rp169 triliun bagi negara.
Menanggapi masukan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan pihaknya sepaham dengan kekhawatiran yang disampaikan.
Hendarsam mengungkapkan upaya menghidupkan kembali kebijakan selective policy untuk hanya memberikan izin kepada warga negara asing yang memberi manfaat bagi Indonesia.
Menurut Hendarsam, sejak menjabat kurang lebih tiga bulan lalu institusinya telah menjalankan penindakan terhadap ribuan warga negara asing melalui deportasi dan proses pidana.
Ia menyebutkan juga adanya pengungkapan kasus besar di Batam dan Jakarta yang dilakukan bersama Polri.
Hendarsam menegaskan Bali menjadi salah satu fokus pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi dan mengajak Nyoman Parta untuk bersama mengawal proses pembenahan tersebut.







