I Nyoman Parta mengangkat keprihatinan mengenai tingginya angka pengangguran terdidik saat momentum peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (15/8/2026) sebagai sorotan terhadap kondisi pasar kerja bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, jumlah pengangguran mencapai 7,22 juta orang.
Dari total tersebut, sekitar 1,03 juta berasal dari lulusan pendidikan tinggi jenjang D4 hingga S3.
Parta menilai angka tersebut menunjukkan problem struktural yang melibatkan sektor pendidikan dan ekonomi.
Menurutnya, masalah bukan sekadar kegagalan individu mencari pekerjaan, melainkan kegagalan sistem dalam menyelaraskan output pendidikan dengan kebutuhan pasar.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyatakan adanya peluang penyerapan sekitar 100 ribu tenaga kerja Indonesia setiap tahun untuk bekerja di Jepang.
Pemerintah disebut telah menyiapkan satuan tugas dan melibatkan pusat karier perguruan tinggi untuk mempersiapkan calon pekerja yang akan berangkat.
Parta menyambut baik kesempatan tersebut, tetapi memperingatkan agar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak menjadi solusi tunggal.
Ia menegaskan kesempatan kerja di luar negeri harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri.
Untuk menjelaskan penyebab tingginya pengangguran terdidik, Parta mengidentifikasi enam faktor utama.
Pertama, orientasi kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi masih lebih menyiapkan lulusan sebagai pencari kerja ketimbang pencipta lapangan kerja yang berjiwa kewirausahaan.
Kedua, laju pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen belum mampu mengimbangi penambahan angkatan kerja dari lulusan pendidikan formal.
Ketiga, terdapat mismatch antara jumlah dan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga banyak keahlian yang tidak sesuai permintaan pasar.
Keempat, percepatan adopsi teknologi digital, robotik, otomatisasi, dan kecerdasan buatan merombak komposisi kebutuhan tenaga kerja.
Kelima, iklim investasi yang belum kondusif—dipengaruhi birokrasi panjang, biaya perizinan, dan beban biaya ekonomi—menghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Keenam, praktik pungutan liar, korupsi, dan ketidakpastian hukum mengurangi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Parta mengingatkan bahwa jika peluang 100 ribu pekerja per tahun ke Jepang berlangsung selama satu dekade, akumulasi tersebut bisa mendekati satu juta orang.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah menyusun strategi jangka panjang untuk menciptakan jutaan pekerjaan berkualitas di tanah air.
Dia menyerukan penguatan sektor produktif, khususnya manufaktur dan industri bernilai tambah, agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja bermutu.
Parta juga meminta penyederhanaan regulasi, pemberian kepastian usaha, serta insentif fiskal yang diarahkan pada kegiatan bernilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
Di ranah pendidikan tinggi, ia mendorong hubungan yang lebih erat antara kampus dan dunia industri melalui penyesuaian kurikulum, penguatan riset, program magang, dan peran career center.
Tujuannya agar lulusan tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga keterampilan, kemampuan adaptasi, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Parta menegaskan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan upaya penciptaan lapangan kerja domestik harus dijalankan secara bersamaan.
Ambisi utamanya adalah menjadikan Indonesia menarik bagi talenta terdidik untuk tetap berkarya, meneliti, mendirikan usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri.







