Pemerintah melaporkan pencapaian tertinggi Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 127,73 pada Mei 2026, angka yang disebut sebagai rekor dalam 34 tahun terakhir.
Data tersebut dirilis oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari pada Senin, 29 Juni 2026.
Menurut keterangan resmi, serangkaian kebijakan sektor pertanian yang dijalankan secara terkoordinasi menjadi faktor utama di balik kenaikan NTP tersebut.
Salah satu wujud komitmen pemerintahan adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026.
Kementerian Pertanian juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,19 triliun untuk pendistribusian alat mesin pertanian modern.
Dari anggaran itu, pemerintah menyalurkan 38.969 unit alat mesin pertanian kepada kelompok tani di berbagai daerah.
Selain bantuan alat, petani memperoleh fasilitas kredit khusus dengan suku bunga sangat ringan yang difasilitasi oleh jaringan perbankan pemerintah.
Pemerintah mereformasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan mengirimkan langsung dari produsen ke gabungan kelompok tani setempat.
Skema baru ini memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi hanya dengan membawa kartu tanda penduduk.
Harga eceran pupuk subsidi juga direvisi; urea bersubsidi ditetapkan Rp1.800 per kilogram sejak Oktober 2025.
Sementara itu, harga eceran pupuk NPK bersubsidi dipotong menjadi Rp1.840 per kilogram secara nasional.
Pemerintah meningkatkan kuantum pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, dan sektor perikanan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 295.000 ton pada tahun ini.
Badan Urusan Logistik (Bulog) menaikkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi untuk menjaga stabilitas pemasukan petani.
Catatan produksi beras nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Angka produksi beras juga tercatat oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton, serta Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.
Menurut Bakom RI, rangkaian kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli petani, sebagaimana tercermin pada kenaikan NTP.







