Nila Yani Hardiyanti, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menilai perubahan pola belanja Generasi Z wajib menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyatakan bahwa pendekatan pembinaan yang bersifat konvensional tidak lagi memadai menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah.
Nila menunjuk pada fenomena antrean panjang di gerai kuliner viral yang sering viral di media sosial sebagai bukti pergeseran preferensi konsumen.
Menurutnya, kecenderungan Gen Z memilih pengalaman dan interaksi sosial saat berbelanja menunjukkan perubahan perilaku konsumsi yang perlu direspons oleh kebijakan publik.
Sebagai bagian dari strategi konsumsi nasional, Nila mengingatkan agar pembinaan UMKM disesuaikan agar pelaku usaha lokal tidak tertinggal oleh tren tersebut.
Ia menyoroti serapan program UMKM dan kewirausahaan nasional yang baru mencapai 51,64 persen sebagai indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap model pembinaan yang berjalan.
Untuk itu, Nila mengusulkan penggeseran dari pola pelatihan formal yang kaku menuju fasilitasi inkubasi bagi usaha kuliner, fesyen, dan industri kreatif yang relevan dengan minat Gen Z.
Lebih jauh, ia menekankan perubahan strategi pada pemanfaatan ekosistem digital, yakni bahwa kementerian sebaiknya berperan sebagai agregator di platform digital yang sudah memiliki jutaan pengguna, bukan semata-mata mengembangkan aplikasi sendiri.
Nila mendorong Deputi Kewirausahaan dan LLP-KUKM memperkuat kerja sama dengan komunitas digital serta pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan.
Target yang diharapkan meliputi kemudahan akses bagi pelaku usaha muda, kesesuaian dengan tren pasar global, dan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi nyata.
Ia berharap perubahan pola belanja Gen Z menjadi dasar perumusan kebijakan UMKM ke depan sehingga program pemerintah tidak hanya administratif tetapi juga responsif terhadap dinamika pasar dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Nila dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026).







