Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan menekankan perlunya penguatan regulasi penyiaran, efektivitas pengawasan konten, serta kesiapan menghadapi konvergensi media dalam sesi pendalaman terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029.
Pendalaman itu berlangsung dalam rangka Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026).
Pada hari pertama uji kelayakan, tujuh calon anggota KPI Pusat yang hadir antara lain Amin Sabana, Evri Rizqi Monarshi, Analisa, Sapardiyono, Ahmad Fariqul Badi, Widhi Kurniawan, dan Suciati Eka Candra Sari.
Agenda rapat mencakup penyajian rencana kerja masing-masing calon serta sesi pendalaman oleh anggota Komisi I DPR RI terhadap program dan pendekatan yang diusulkan.
Junico menegaskan bahwa mandat KPI menurut Undang-Undang Penyiaran adalah mengatur sekaligus mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.
Untuk itu, ia meminta agar para calon komisioner memberikan masukan substantif terkait penyempurnaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta isi Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang masih dalam pembahasan.
Perkembangan teknologi dan konvergensi media, menurut Junico, membawa tantangan baru sehingga pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada lembaga penyiaran konvensional tetapi juga harus meliputi berbagai platform digital.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perluasan kewenangan pengawasan memerlukan strategi yang realistis mengingat keterbatasan anggaran KPI, sehingga langkah konkret dari calon komisioner diperlukan jika nantinya dipercaya.
“Kalau nanti kewenangan pengawasan konten berada di KPI, bagaimana penguatannya? Anggarannya juga terbatas. Karena itu kami ingin mengetahui strategi yang realistis untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif,” ujar Junico.
Selain penegakan, Junico mendorong penguatan upaya preventif melalui peningkatan literasi media dan edukasi publik dengan sinergi bersama kementerian serta lembaga terkait, termasuk langkah untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum.
Ia berharap para calon anggota KPI mampu merumuskan kebijakan inovatif yang menjadi warisan selama masa tugasnya untuk memperkuat ekosistem penyiaran nasional yang sehat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berpihak pada kepentingan publik.







