Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka akses publik terhadap rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kini dapat diunduh melalui laman resmi lembaga.
Terdapat dua naskah yang dipublikasikan; pertama berjudul Kajian Bentuk Hukum PPHN sebanyak 36 halaman.
Dokumen kedua berjudul Rancangan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang memuat 62 halaman.
MPR menegaskan kedua naskah tersebut berstatus rancangan dan belum menjadi keputusan final institusi.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan publikasi dimaksudkan untuk menerima masukan dari berbagai pihak sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Kalangan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun swasta, organisasi, serta masyarakat perorangan diundang untuk memberikan pandangan dan saran.
MPR melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan akan mendengarkan dan menyerap beragam masukan yang masuk.
Masukan publik diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan PPHN sebelum ditindaklanjuti menjadi produk hukum.
Dokumen rancangan PPHN tersedia untuk dipelajari masyarakat pada situs resmi MPR RI di alamat https://www.mpr.go.id/pphn/materi







