Pemerintah didesak segera memberi kepastian status bagi tenaga kesehatan non-ASN yang hingga kini masih berstatus honorer di berbagai daerah.
Tegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/6).
Charles menyorot adanya jurang antara ketentuan di atas kertas dan praktik di lapangan.
Menurutnya, walaupun regulasi menyatakan tenaga honorer dilarang, ribuan nakes honorer masih menjadi pilar operasional di puskesmas, rumah sakit daerah, dan dinas kesehatan.
Dia menegaskan beban kerja dan risiko yang dipikul mereka setara dengan ASN maupun PPPK, namun tanpa perlindungan hukum yang jelas.
Charles juga menuntut agar jenjang karier untuk nakes honorer dibuat tegas sehingga nasib profesional mereka tidak menggantung.
Dari DPR diajukan tiga opsi solusi untuk menyelesaikan masalah ini.
– Diangkat secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu.
– Diakomodasi melalui skema PPPK paruh waktu.
– Disusun regulasi transisi yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah tidak menunda keputusan karena layanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok, bergantung pada dedikasi tenaga honorer tersebut.
Charles menutup dengan pengingat bahwa negara berkewajiban memberi penghargaan administratif dan jaminan hukum yang layak bagi nakes yang menjaga keselamatan masyarakat setiap hari.







