• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Nasib Dokter Muda Terkatung-katung, Rieke Diah Pitaloka Desak Moratorium ‘Drop Out’

Nasib Dokter Muda Terkatung-katung, Rieke Diah Pitaloka Desak Moratorium ‘Drop Out’

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 19, 2026 09:47
in News, Pemerintah, Politik
0
Nasib Dokter Muda Terkatung-katung, Rieke Diah Pitaloka Desak Moratorium 'Drop Out'

Nasib Dokter Muda Terkatung-katung, Rieke Diah Pitaloka Desak Moratorium 'Drop Out'

0
SHARES
1
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala  – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa sengkarut yang dihadapi para peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) bukan sekadar masalah lulus atau tidak lulus ujian. 

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Menurutnya, fenomena ini merupakan masalah besar yang menyangkut tata kelola negara, kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta sistem pendidikan kedokteran nasional.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Nasional HAM dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pergerakan Dokter Muda Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa

Menurut Rieke, para dokter muda yang telah menyelesaikan seluruh tahapan akademik tetapi terganjal UKMPPD ini sedang terjebak di persimpangan tiga rezim hukum yang tumpang-tindih.

“Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” ujar Rieke.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengatur penyelenggaraan akademik, sertifikasi kompetensi bertujuan memastikan standar profesional, sedangkan registrasi berkaitan dengan kewenangan praktik medis. Sayangnya, ketiga hal ini belum harmonis di lapangan.

Rieke mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 dan Nomor 80/PUU-XVI/2018 sudah membedakan secara tegas antara sertifikat profesi (ijazah dokter) dengan sertifikat kompetensi.

Namun, aturan tersebut dinilai berbenturan dengan Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini justru mengaitkan ijazah dan sertifikat kompetensi langsung dengan kelulusan uji kompetensi nasional. 

Akibatnya, muncul ketidakpastian nasib dan status akademik bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan profesinya.

“Negara wajib menjaga mutu dokter dan keselamatan pasien. Namun, negara juga wajib menjamin hak atas pendidikan dan kepastian hukum. Penyelesaian persoalan ini tidak boleh dilakukan dengan mempertentangkan mutu profesi dan hak konstitusional warga negara,” tambasnya.

Untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut ini, Rieke menyodorkan lima rekomendasi penting kepada pemerintah:

1. Kepastian Status Akademik: Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus segera menerbitkan kebijakan nasional yang memberikan kepastian status bagi peserta yang belum lulus UKMPPD.

2. Moratorium Drop Out (DO): Pemerintah dan seluruh fakultas kedokteran didorong untuk menghentikan sementara (moratorium) kebijakan DO bagi para peserta ujian ulang (retaker) hingga ada regulasi nasional yang adil.

Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

3. Harmonisasi Regulasi: Melakukan sinkronisasi antara putusan MK, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Kesehatan agar batas antara wilayah akademik, kompetensi, dan izin praktik menjadi jelas.

4. Program Remediasi Nasional: Pemerintah, kolegium, dan institusi pendidikan wajib membentuk Program Nasional Pembinaan dan Remediasi Kompetensi yang terstruktur bagi para retaker tanpa menurunkan standar mutu dokter.

5. Pengawasan Lintas Lembaga: Mendorong Komnas HAM, Ombudsman RI, dan DPR RI untuk mengawasi dampak implementasi Pasal 213 UU Kesehatan guna mencegah potensi pelanggaran hak pendidikan dan maladministrasi.

Sebagai penutup, Rieke mengingatkan bahwa mutu profesi dan perlindungan HAM harus berjalan beriringan. Negara tidak boleh mengorbankan salah satunya, melainkan wajib menjamin keduanya demi keadilan hukum di Indonesia.

Tags: DPRgerakcepatindonesiaunggulkedokteranPDI PerjuanganPDIPrieke diah pitaloka
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
BGN Awasi Operasional Mitra MBG Melalui Sistem Virtual Account

BGN Awasi Operasional Mitra MBG Melalui Sistem Virtual Account

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.