JENGGALA.ID – SOREANG. BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung Jadi sorotan publik, pasalnya muncul berita dugaan hubungan terlarang antara Kepala Cabang BPR berinisial ILP dengan salah seorang karyawati berinisial DF.
Menurut keterangan dari mertua dari ILP sekaligus nasabah prioritas BPR Kertaharja berinisial ibu HEP, hubungan terlarang ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2016.
Ibu HEP mengungkapkan bahwa ILP yang merupakan seorang pria beristri, menjalin hubungan asmara dengan DF yang juga memiliki suami.
“Saya sebagai mertua dan juga nasabah merasa sangat kecewa dan prihatin dengan situasi ini. Saya sudah berupaya menghentikan hubungan ini sejak lama, namun tidak ada respons yang berarti dari pihak-pihak terkait,” ujar Ibu HEP dengan nada geram.
Ibu HEP mengaku telah mengadukan permasalahan ini kepada berbagai pihak, mulai dari direksi BPR Kertaraharja, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, hingga Bupati Bandung.
Namun, sayangnya, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Bahkan, Ibu HEP merasa bahwa aduannya terkesan diabaikan dan disepelekan.
“Saya menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin ILP memiliki rahasia keuangan atau hubungan khusus dengan Bupati, sehingga masalah ini seperti ditutup-tutupi,” ungkapnya.
Suami dari DF juga membenarkan adanya hubungan terlarang antara istrinya dengan ILP. Ia merasa terpukul dan kecewa dengan perbuatan istrinya tersebut.
Sebagai langkah terakhir, Ibu HEP akan menarik dan memindahkan uang tabungan nya dari BPR Kertaraharja serta berencana melaporkan ILP dan DF ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia berharap agar kedua oknum tersebut mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya hanya ingin mereka dipecat. Tindakan mereka telah melanggar norma kepatutan dan berpotensi merugikan BPR Kertaraharja secara finansial di kemudian hari,” tegas Ibu HEP.
“Jika terbukti bersalah, keduanya harus menerima sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemecatan.” jelasnya.
Sanksi yang mungkin diterima oleh ILP dan DF, jika terbukti melanggar kode etik dan peraturan perusahaan, dapat berupa:
– Sanksi Administratif: Peringatan tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan jabatan.
– Sanksi Disiplin: Pemecatan sebagai pegawai BPR Kertaharja.
– Sanksi Hukum: Jika perbuatan tersebut melanggar hukum pidana atau perdata, yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal perzinahan atau pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPR Kertaharja maupun Pemerintah Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini.
Masyarakat menanti tindakan nyata dari para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan adil.**






